teks berjalan

karmany evadhikarãste te, mã phalesu kadãcana, mã karma-phala-hetur bhŭr , mã te sango ‘stv akarmani (B.G. Dwitiya adhyaya, sloka 47) -- Berbuatlah hanya demi kewajibanmu, bukan hasil perbuatan itu (yang kau pikirkan), jangan sekali-kali pahala jadi motifmu dalam bekerja, jangan pula berdiam diri tanpa kerja.

Generasi Muda Hindu Anti Narkoba

Tuesday, May 18, 2021

Sejak 1986 Pura Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Om Swastyastu, umat sedharma di mana pun berada, pak Bimas banyak sekali mendapatkan pertanyaan terkait pensertifikatan lahan Pura/Rumah Ibadah Hindu selama ini, karena sering bermasalah ketika mensertifikatkan lahan Pura a.n. Pura itu sendiri dan bahkan ada yang diproses, namun hanya mendapatkan HGB saja. Nah ini, pak Bimas bagi-bagi aturan terkait hal ini, biar tidak ada lagi yang susah atau disusahkan dalam mengurus Sertifikat Tanah/Lahan Pura. Aturan ini bahkan sudah terbit 1986 lho, namun masih abnyak yang tidak tau. Kalo dicari di google pun, kita gak dapat aturan Pura sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah ini. Serta ditegaskan kembali dengan Surat Badan Pertanahan Nasional tanggal 27 Juli 2000 yang mana menegaskan SK Mendagri 556/DJA/1986 berlaku juga untuk Pura yang ada di luar Bali. Oleh karena itu, penting pak Bimas di sini berbagi untuk kalian.

Berikut kami lampirkan SK Mendagri Cq. Dirjen Agraria Nomor: 556/DJA/1986 tentang PENUNJUKAN PURA SEBAGAI BADAN HUKUM KEAGAMAAN YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH. Silahkan klik link dimaksud untuk mengunduh.

Para Pengelola Rumah Ibadah/Pura, umat sedarma tidak perlu risau terkait pensertifikatan lahan Pura milik umat, karena dengan adanya SK Mendagri ini, anda bisa mengurus sertifikat lahan Pura milik umat dengan mencetak dan melampirkan SK ini. Jangan lupa juga membawa kelengkapan berkas pensertifikatan Puranya sebagaimana berikut ke BPN Kabupaten/Kota tempat Pura itu berada, yaitu dokumennya:

1. Berita Acara (BA) Rapat tentang Nama Pura;

2. BA Rapat Penunjukan Pengurus;

3. Surat kuasa dari Pengurus kepada yang akan ditunjuk mengurus.

Jadi, khusus Pura tidak lagi diminta AD ART dan Pendaftaran Kemenkumhan. 

Lalu, untuk Lahan Transmigrasi, yang awalnya merupakan fasos fasilitas umum transmigrasi, diperlukan surat Hibah dari Pemda setempat (Bupati/Wali Kota), karena akan dipertanyakan apakah itu masuk aset Pemda atau bukan. Jelas ngih?! Matur Suksma (PKJ)

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Kini PHDI Sebagai badan Hukum Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Om Swastyastu, 

Berikut kami lampirkan SK MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR: 4/Pnj/KEM-ATR/BPN/II/2019 TENTANG PENUNJUKAN PERKUMPULAN PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA SEBAGAI BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH. Silahkan klik link dimaksud untuk mengunduh.

Sekarang, umat sedarma tidak perlu risau terkait pensertifikatan lahan milik umat, karena dengan adanya SK Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional ini, anda bisa mengurus sertifikat lahan lembaga milik umat dengan melampirkan SK Menteri Agraria/BPN ini. (PKJ)

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Monday, January 11, 2021

Libur Fakultatif Umat Hindu Tahun 2021

Om Swastyastu, 

Berikut kami lampirkan surat permohonan libur fakultatif umat Hindu tahun 2021, untuk dapat digunakan oleh umat sedharma dalam memohon izin dengan pimpinannya dalam melaksanakan persembahyangan. Silahkan klik link di bawah.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Libur Fakultatif 2021

Wednesday, December 16, 2020

Pasraman Giri Sastra Desa Kastura

Watubangga, (Humas Sultra) - Kunjungan Ke Pasraman Giri Sastra Desa Kastura, Kec. Watubangga Kab. Kolaka.

Minggu, 13 Desember 2020 lanjut perjalanan Bimas Hindu Sultra di Desa Kastura. Kali ini menyambangi Pasramannya. Pasraman ini didirikan tahun 2004, menurut ketua PHDI Desa, Ketut Budiada. 

Sunday, November 8, 2020

Pembimas Hindu Buka MPAB PC KMHDI Kendari

Kendari, (Humas Sultra) - Sabtu, 7 Nopember 2020 Pembimas Hindu Prov. Sultra I Komang Sukeyasa, S.E memberikan arahan dan membuka MPAB KMHDI PC. Kendari di Wantilan Pura Penataran Agung Kendari 

Tuesday, October 20, 2020

Kesiapan Pasraman Formal di Kendari: Yayasan Ganapati Jaya Selenggarakan Seminar Bersama

Kendari, (Humas Sultra) --  Yayasan Ganapati Jaya Kota Kendari menyelenggarakan Seminar Bersama dengan topik "Dengan Membangun Pasraman Formal di Kota Kendari, Generasi Muda Hindu Siap Sambut Dampak Perkembangan IT Di Era Revolusi Industri 4.0 Di Sulawesi Tenggara." 

Tuesday, October 13, 2020

Muda Mudi Eka Bhuana Putemata Gotong Royong Tata Pasraman Dharma Kerti Putemata

Ladongi, (Humas Sultra) -- Luar biasa, kata ini perlu disematkan pada Muda Mudi Eka Bhuana, Desa Putemata, Kec. Ladongi, Kab. Kolaka Timur. Minggu pagi, 11 Oktober 2020 dengan dikoordinir Pengurus Agung Dirga dan Made Suardana melaksanakan Bhakti Sosial, Gotong Royong menata halaman Pasraman Dharma Kerti Putemata. 

"Kami anak muda bisanya membantu dengan tenaga, untuk menyukseskan Pendidikan Keagamaan Hindu di Desa Kami. Demi SDM Hindu semakin baik dengan sraddha dan bhakti yang kuat kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa," tutur Agung Dirga. 
Wayan Sutaryana, Ketua PHDI Desa Putemata yang juga ketua Pasraman Dharma Kerti mengapresiasi kinerja dan semangat luar biasa dari Muda Mudi Eka Bhuana. 

"Kami selaku pengurus Pasraman sangat terbantu dengan apa yang dilakukan muda mudi. Bersama membangun Pasraman Dharma Kerti Putemata Jaya selalu," harap Sutaryana yang sering dipanggil Botax oleh teman sejawatnya. 

Pasraman Dharma Kerti Putemata adalah pasraman Sekolah Minggu, yang juga sudah menyelenggarakan kegiatan Pasraman Formal pada tingkat Pratama Widya Pasraman (TK) dan Madyama Widya Pasraman (SMP), di bawah Yayasan Dwitawana Saraswati, dan telah memiliki izin Pendirian dan Operasional Pasraman Formal dari Ditjen Bimas Hindu Kemenag R.I. tahun 2020 ini. 

Dengan demikian, Sulawesi Tenggara kini memiliki 4 Pasraman Formal, 2 Pratama Widya Pasraman (TK), 1 Adi Widya Pasraman (SD) dan 1 Madyama Widya Pasraman (SMP), semuanya berada di Kabupaten Kolaka Timur. (PKJ)

Monday, October 12, 2020

PHDI Bombana Serahkan Bantuan Afirmasi Covid-19 dari Ditjen Bimas Hindu Kemenag Kepada Pasraman

Rumbia, (Humas Sultra) -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu Kementerian Agama (Kemenag) R.I. pada tahun anggaran 2020 menggelontorkan bantuan Operasional Program Afirmasi Covid-19 kepada Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Hindu baik Formal, Non Formal, dan Sekolah Minggu. Program ini bertujuan untuk meringankan operasional lembaga pendidikan Keagamaan Hindu dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan di masa Pandemi Covid-19 ini. 

Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan 15 lokasi bantuan Afirmasi ini, 1 Lembaga Perguruan Tinggi, 2 Pasraman Formal, dan 12 Pasraman Sekolah Minggu. Dengan nilai bantuan yang berbeda-beda dengan total Bantuan Rp385.000.000,-

Untuk Kabupaten Bombana, Bantuan ini dikelola oleh Pasraman Widya Murti Desa Kalaero, Kec. Lantari Jaya. Yang mana, Pasraman ini mengkoordinir 3 Pasraman yang ada, yaitu Pasraman Widya Murti, Pasraman Saraswati Jaya, dan Pasraman Yogiswara. Penyerahan Bantuan dilaksanakan langsung oleh Ketua PHDI Kab. Bombana, Drs. Ketut Sukerana, Minggu pagi, 11 Oktober 2020 di Gedung Pasraman Widya Murti. 
Berdasarkan laporan Ketua Pasraman Widya Murti, Made Piarsa, yang disampaikan melalui pesan WA ke Pelaksana Bimas Hindu Kanwil, menyampaikan bahwa pembelian dan penyaluran alat protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19 untuk 3 Pasraman ini sudah melalui rapat ketiga Pasraman dan didampingi ketua PHDI Kabupaten. 

"Apa yang kami beli dan sediakan untuk Pasraman dari bantuan Afirmasi Covid ini sudah melalui rapat pak, dan tentunya mengacu pada juknis pemberian bantuan yang sudah Bapak kirim ke kami. Makanya kami agak sedikit lambat menyalurkan, karena menunggu pesanan alat cuci tangan multifungsi yang kami pesan. Astungkara, kami juga belikan masker, sabun cuci tangan, handsanitaiser, cairan disinfektan, vitamin, dan sembako," pesan Made Piarsa menyampaikan. 

Ditambahkan juga, bahwa kegiatan di 3 Pasraman di  Kabupaten Bombana di masa Pandemi Covid-19 ini sudah mulai berjalan kembali setiap minggunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Sempat istirahat 4 bulanan karena arahan Pemerintah Daerah Kab. Bombana dan Provinsi Sulawesi Tenggara. (PKJ)

Artikel Menarik Lainnya

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...